Makassar - Dalam rangka mendukung terwujudnya sistem keamanan pangan nasional yang terpadu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar melaksanakan kegiatan Advokasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Program Keamanan Pangan Terpadu yang telah diinisiasi oleh Badan POM sejak tahun 2021, sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan pengawasan keamanan pangan secara komprehensif from farm to table. Selasa (29/07/2025).
Acara dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar, Hariani, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat menentukan dalam keberhasilan pengawasan pangan secara menyeluruh, mengingat daerah memiliki otoritas dalam tata kelola pangan lokal. “Advokasi ini bukan hanya ajang sosialisasi, tetapi bentuk ajakan nyata kepada seluruh kabupaten/kota agar turut aktif melaksanakan penilaian mandiri serta menyusun rencana kerja keamanan pangan daerah,” ujar Hariani. Beliau didampingi oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi, Ahmad Lalo, Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya.
Sebanyak 17 kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BBPOM di Makassar turut hadir dalam kegiatan ini, baik secara langsung maupun daring. Wilayah tersebut meliputi: Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Kota Parepare, Pinrang, Sidenreng Rappang, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Gowa.
Peserta kegiatan berasal dari unsur strategis pemerintahan daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masing-masing bersama penanggung jawab (PIC) Program Kabupaten/Kota Pangan Aman.
Dalam sesi paparan, disampaikan penjelasan mengenai urgensi penilaian mandiri, tahapan pendampingan teknis, indikator capaian, dan mekanisme pengisian tools penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kegiatan ini juga membuka ruang diskusi interaktif untuk menjaring aspirasi serta mendengar langsung kesiapan dan tantangan dari masing-masing daerah. BBPOM di Makassar akan melakukan seleksi terhadap kabupaten/kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk didampingi secara intensif menuju pencapaian status Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025.
Program ini secara langsung mendukung indikator kinerja nasional “Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman” yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengintegrasikan aspek keamanan pangan ke dalam rencana pembangunan daerah secara lebih sistematis, inovatif, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama antara BBPOM di Makassar dan perwakilan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dalam memperkuat sistem pengawasan pangan berbasis risiko, demi mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
